Tag Archives: Donald Trump

Berita International, Home

Serangan Rudal di Sumy, Ukraina Berduka di Tengah Upaya Perdamaian

Leave a comment

Dua rudal balistik yang diluncurkan Rusia menghantam kota Sumy, Ukraina utara, pada Minggu, 13 April 2025. Serangan tersebut terjadi di saat masyarakat tengah bersiap mengikuti perayaan Hari Minggu Palma, menewaskan sedikitnya 34 warga sipil dan melukai lebih dari 100 orang lainnya. Rudal pertama menghantam pusat konferensi Universitas Negeri Sumy yang tengah ramai oleh mahasiswa, sementara rudal kedua mengenai sebuah bus troli di Jalan Poskrovska yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari lokasi pertama. Suasana mencekam terekam jelas di lokasi, dengan jasad bergelimpangan, kendaraan terbakar, dan bangunan runtuh.

Otoritas setempat langsung mengerahkan tim medis, pemadam kebakaran, dan polisi ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Serangan ini disebut sebagai salah satu insiden paling mematikan di Ukraina sepanjang tahun 2025. Presiden Volodymyr Zelenskyy mengecam keras aksi tersebut, menyebutnya sebagai tindakan teror brutal dan menuntut langkah tegas dari komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat. Zelensky juga menyerukan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot serta dukungan militer lainnya guna melindungi wilayah udara Ukraina dari serangan lanjutan.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyebut serangan ini sebagai tindakan mengerikan dan menyayangkan kegagalan Rusia dalam menahan agresi. Namun, hingga kini belum ada respons konkret dari pemerintah AS. Dukungan terhadap Ukraina juga datang dari pemimpin Eropa, seperti Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sama-sama menyerukan gencatan senjata tanpa syarat. Wali kota Sumy telah menetapkan masa berkabung nasional selama tiga hari untuk mengenang para korban.

Berita International, Home

Trump Terapkan Tarif 25 Persen untuk Mobil Impor, Picu Pro dan Kontra

Leave a comment

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kebijakan baru yang akan mengenakan tarif sebesar 25 persen terhadap kendaraan yang tidak dirakit di AS. Keputusan ini diumumkan pada Rabu (26/3) di Ruang Oval, Gedung Putih, dan akan mulai diberlakukan pada 2 April. Trump menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak produksi otomotif di dalam negeri, meningkatkan pendapatan pemerintah, serta membantu mengurangi utang nasional.

Menurut Trump, tarif saat ini yang hanya sebesar 2,5 persen belum cukup untuk memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, pemerintahannya akan menaikkan tarif tersebut hingga 25 persen dalam upaya mendukung industri otomotif domestik. “Kami menandatangani perintah eksekutif hari ini, dan tarif ini akan mulai berlaku pada 2 April. Kami mulai menarik pungutan pada 3 April,” ujar Trump.

Meskipun Trump meyakini kebijakan ini akan memberikan keuntungan bagi ekonomi AS, para ekonom memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak negatif pada konsumen. Tarif impor yang tinggi berpotensi meningkatkan harga kendaraan secara signifikan, membebani masyarakat yang sudah menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya hidup.

Langkah ini juga berisiko menimbulkan ketegangan perdagangan dengan negara-negara produsen mobil utama, yang bisa saja membalas dengan kebijakan serupa. Dengan dampak yang belum sepenuhnya dapat diprediksi, kebijakan tarif otomotif ini memicu perdebatan di berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri.

Berita International, Home

Trump Hentikan Operasi VOA, Karyawan Tak Bisa Bekerja

Leave a comment

Pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan kebijakan yang mengejutkan dunia jurnalistik dengan membekukan pendanaan untuk lembaga penyiaran dan media pemerintah, termasuk Voice of America (VOA). Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi besar-besaran yang terus diperluas oleh pemerintahannya.

Akibat keputusan ini, ratusan jurnalis dari berbagai media yang didanai pemerintah terpaksa cuti paksa, menyebabkan terhentinya sebagian besar operasional di media-media tersebut.

Media Pemerintah Lumpuh, Jurnalis Dipaksa Keluar dari Kantor

Keputusan ini berdampak pada sejumlah media lain yang dikelola pemerintah, termasuk Radio Free Asia dan Radio Free Europe. Para jurnalis menerima email pemberitahuan yang menginstruksikan mereka untuk tidak memasuki kantor serta mengembalikan kartu pers dan peralatan kerja yang telah diberikan.

Pada hari Jumat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memasukkan US Agency for Global Media (USAGM)—badan yang mengawasi media-media tersebut—ke dalam daftar lembaga yang dianggap tidak lagi dibutuhkan oleh pemerintah federal.

Pihak Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa “uang pajak masyarakat tidak lagi digunakan untuk propaganda radikal.” Langkah ini mencerminkan perubahan drastis dalam kebijakan pemerintahan AS terhadap media yang sebelumnya berperan penting dalam menyebarkan pengaruh Amerika ke seluruh dunia.

Dampak Besar pada Media yang Berperan di Kancah Internasional

Selama puluhan tahun, VOA dan media pemerintah AS lainnya telah menjadi alat untuk menandingi propaganda dari Rusia dan China. Namun, dengan terhentinya pendanaan, peran strategis mereka kini terancam.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Direktur VOA, Michael Abramowitz, membenarkan bahwa ia termasuk di antara 1.300 karyawan yang terkena dampak kebijakan ini.

“VOA memang membutuhkan reformasi, dan kami telah bergerak ke arah itu. Namun, keputusan ini membuat VOA tidak dapat menjalankan misinya yang sangat penting,” ungkapnya.

Abramowitz menambahkan bahwa VOA memiliki jaringan penyiaran dalam 48 bahasa yang mampu menjangkau 360 juta orang di seluruh dunia setiap minggunya.

Salah satu pegawai VOA, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyebut pengumuman ini datang secara tiba-tiba, membuat para jurnalis bingung apakah mereka masih bisa melanjutkan pekerjaan mereka atau tidak.

“Keputusan ini benar-benar menunjukkan betapa kacau dan tidak siapnya proses ini. Kami hanya bisa berasumsi siaran kami dibatalkan, tetapi tidak ada pemberitahuan resmi,” ujarnya.

“Hadiah Besar bagi Musuh-Musuh Amerika”

Presiden Radio Free Europe/Radio Liberty, Stephen Capus, menganggap pemotongan anggaran ini sebagai keuntungan besar bagi negara-negara yang selama ini menjadi rival Amerika Serikat.

“Ayatollah Iran, pemimpin Partai Komunis China, serta para otokrat di Moskow dan Minsk pasti akan merayakan kehancuran Radio Free Europe setelah 75 tahun berdiri,” tegas Capus dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, seorang pegawai Radio Free Asia menyatakan bahwa dampak kebijakan ini bukan sekadar kehilangan pekerjaan, tetapi juga menyangkut keselamatan jurnalis yang bekerja di negara-negara berisiko tinggi.

“Kami memiliki reporter yang bekerja secara rahasia di negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter. Tanpa perlindungan dari lembaga media ini, mereka kini khawatir akan keselamatan mereka sendiri,” katanya.

Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada staf yang bekerja di AS dengan visa kerja, karena jika mereka kehilangan pekerjaan, mereka berisiko dideportasi.

Protes dari Organisasi Kebebasan Pers

Keputusan Trump ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi advokasi Reporters Without Borders.

Kelompok tersebut menyatakan bahwa langkah ini “mengancam kebebasan pers di seluruh dunia dan merusak sejarah panjang AS dalam mendukung arus informasi yang bebas.”

Dengan pemotongan dana ini, masa depan media yang didanai pemerintah AS menjadi tidak pasti. Kebijakan ini bukan hanya menghentikan aktivitas jurnalisme yang telah berlangsung selama puluhan tahun, tetapi juga berpotensi melemahkan pengaruh AS di kancah internasional.

Berita International, Home

Gegara Trump, Warga Kanada Kompak Tinggalkan Produk Amerika

Leave a comment

Kanada kini tengah dilanda sentimen anti-Amerika setelah Presiden Donald Trump memberlakukan tarif perdagangan yang tinggi sejak ia dilantik pada Januari lalu. Kebijakan ini telah memicu reaksi keras dari warga Kanada, dengan banyak yang menyerukan boikot produk asal Amerika Serikat.

Setelah tarif perdagangan resmi diterapkan, berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga pengusaha, mulai mengganti barang-barang yang biasanya diimpor dari AS dengan produk lokal atau alternatif lain. Sebagai contoh, warga Kanada kini memilih mengganti tomat dari California dengan tomat asal Italia, atau daging pepperoni buatan Ohio dengan produk lokal dari Ontario dan Quebec. Bahkan, minuman kaleng seperti Coca-Cola pun digantikan dengan air soda yang dimaniskan dengan sirup maple khas Kanada.

Salah satu contoh nyata gerakan ini adalah yang dilakukan oleh Graham Palmateer, pemilik restoran pizza di Toronto. Ia memilih untuk mengganti bahan-bahan pembuatan pizzanya yang sebelumnya diimpor dari AS dengan produk lokal Kanada. “Pada satu titik, saya merasa sudah cukup. Saya harus melakukan ini,” ujar Palmateer.

Gerakan boikot ini sebenarnya cukup langka di Kanada, sebuah negara yang terkenal dengan sikap sopan warganya dan cenderung menghindari konfrontasi. Namun, pernyataan Trump yang menyebut Kanada sebagai “negara bagian ke-51” dan ancamannya untuk mengenakan tarif tinggi terhadap produk-produk Kanada telah membangkitkan rasa tidak puas yang mendalam di kalangan masyarakat Kanada.

Bukan hanya soal produk, kebijakan ini juga mempengaruhi sektor pariwisata. Banyak warga Kanada yang membatalkan rencana liburan ke AS sebagai bentuk protes. Bahkan, dalam sebuah pertandingan hoki es antara Kanada dan AS, ketegangan geopolitik sangat terasa dengan adanya insiden saling lempar pukulan antar pemain dari kedua negara.

Selain itu, gerakan boikot juga terlihat dalam kegiatan sehari-hari. Dylan Lobo, seorang warga Toronto, meluncurkan gerakan “Made in Canada” di media sosial sebagai respons terhadap ancaman tarif Trump. Gerakan ini semakin mendapat dukungan setelah meningkatnya ketidakpuasan terhadap kebijakan AS.

“Kami, sebagai orang Kanada, tidak suka mencari masalah, tetapi ini adalah serangan terhadap kami,” kata Lobo.

Warga Kanada lainnya, seperti John Liedtke dari Windsor, Ontario, juga mengekspresikan rasa kesalnya. “Kami marah, kecewa, dan kesal. Saya tahu beberapa orang yang bahkan berkata mereka tidak akan pernah ke AS lagi,” ungkap Liedtke.

Tak hanya itu, warga Kanada juga mengubah kebiasaan belanja mereka. Nikki Gauthier, seorang perawat pensiunan dari St. Catharine’s, Ontario, mengaku merasa marah mendengar tentang tarif yang menurutnya “tidak adil dan tidak beralasan.” Ia pun membatalkan langganannya di platform belanja online Amazon dan beralih ke platform dari China, Temu.

Untuk merespons kebijakan tersebut, pemerintah Kanada, termasuk Perdana Menteri Ontario Doug Ford, segera mengambil langkah balasan. Ford menginstruksikan toko minuman keras milik pemerintah untuk menarik semua produk AS, mulai dari anggur hingga wiski. Selain itu, Ontario juga memberlakukan tarif 25% pada ekspor listrik ke negara bagian AS seperti Minnesota, Michigan, dan New York.

Dengan berbagai respons yang terus berkembang, Kanada kini tengah menghadapi dampak nyata dari kebijakan tarif Trump. Meskipun hubungan ekonomi antara kedua negara sangat erat, dengan perdagangan bilateral yang mencapai lebih dari $760 miliar, masyarakat Kanada semakin memperlihatkan keteguhan dalam mendukung produk lokal dan menentang kebijakan yang mereka anggap merugikan negara mereka.

Berita International, Home

Donald Trump Akan Cabut Sanksi AS pada Rusia? Keputusan Mengejutkan!

Leave a comment

Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan tengah menyusun langkah untuk mencabut sejumlah sanksi yang selama ini diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Rusia. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi Trump dalam membangun kembali hubungan diplomatik dengan Moskow serta mendorong upaya perdamaian di Ukraina. Informasi tersebut disampaikan oleh seorang pejabat AS serta sumber yang mengetahui kebijakan tersebut kepada Reuters, Selasa (4/3/2025).

Menurut sumber tersebut, Gedung Putih telah menginstruksikan Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan untuk menyusun daftar sanksi yang dapat dicabut atau dilonggarkan. Daftar tersebut nantinya akan menjadi bahan diskusi dalam pertemuan antara pejabat AS dan Rusia dalam beberapa hari ke depan. Tujuan utama pembicaraan ini adalah meningkatkan kerja sama diplomatik dan ekonomi antara kedua negara.

Laporan juga menyebutkan bahwa kantor urusan sanksi tengah menyusun proposal terkait pencabutan sanksi terhadap beberapa individu dan entitas tertentu, termasuk beberapa oligarki Rusia. Permintaan resmi dari Gedung Putih untuk menyusun dokumen tersebut menunjukkan keseriusan Trump dan para penasihatnya dalam mempertimbangkan kebijakan pelonggaran sanksi ini.

Belum Jelas Imbalan yang Diminta AS dari Rusia

Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai syarat yang akan diajukan AS kepada Rusia sebagai imbalan atas pencabutan sanksi tersebut. Pihak Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, maupun Kedutaan Besar Rusia di Washington belum memberikan komentar resmi terkait rencana ini.

Sebelumnya, Kremlin menggambarkan hubungan antara AS dan Rusia berada di titik terendah di bawah pemerintahan Joe Biden. Kebijakan Biden yang mendukung Ukraina melalui bantuan militer serta sanksi ekonomi terhadap Rusia memperburuk ketegangan antara kedua negara. Namun, sejak kembali menjabat sebagai Presiden AS, Trump berupaya mengubah arah kebijakan tersebut.

Langkah awal pendekatan ini terlihat dari komunikasi langsung antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 12 Februari lalu, yang kemudian disusul dengan pertemuan antara pejabat kedua negara di Arab Saudi dan Turki.

Dinamika Kebijakan Trump terhadap Rusia

Sikap Trump terhadap Rusia mengalami perubahan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Januari, ia sempat mengancam akan memperketat sanksi terhadap Moskow jika Putin tidak menunjukkan itikad baik untuk menghentikan perang di Ukraina. Namun, baru-baru ini, pejabat Gedung Putih mulai mengindikasikan kemungkinan relaksasi sanksi.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam wawancaranya dengan Bloomberg Television pada 20 Februari, menyebut bahwa Rusia berpeluang mendapatkan keringanan sanksi tergantung pada sikapnya dalam negosiasi damai. Sementara itu, pada 26 Februari, Trump sendiri mengungkapkan kepada awak media bahwa pelonggaran sanksi terhadap Rusia “bisa saja terjadi di masa depan.”

Kemungkinan Kerja Sama Ekonomi dengan Rusia

Selain mempertimbangkan pencabutan sanksi, pemerintahan Trump juga tengah menjajaki kemungkinan kerja sama ekonomi dengan Rusia. Gedung Putih dikabarkan telah meminta rencana pelonggaran sanksi sebelum Trump memperpanjang status darurat terkait situasi di Ukraina. Status ini memberikan kewenangan kepada AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu dan aset tertentu yang terlibat dalam perang Rusia-Ukraina.

Meskipun belum jelas sanksi mana yang akan dicabut lebih dulu, ada kemungkinan Trump akan mengeluarkan perintah eksekutif guna memulai proses tersebut. Namun, beberapa pencabutan sanksi tertentu masih membutuhkan persetujuan dari Kongres.

Sejak invasi ke Ukraina pada 2022, Rusia mampu beradaptasi dengan membangun ekonomi berbasis industri pertahanan dan peningkatan belanja militer. Namun, sejumlah pakar menilai ekonomi Rusia tetap rentan dan memerlukan pelonggaran sanksi Barat untuk meringankan tekanan yang dihadapinya.

Kremlin sendiri telah menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama ekonomi dengan AS. Bahkan, pekan lalu, pemerintah Rusia mengungkapkan bahwa mereka memiliki cadangan logam tanah jarang dalam jumlah besar dan terbuka untuk kesepakatan eksplorasi bersama dengan AS.

Di sisi lain, Trump juga berusaha mencapai kesepakatan dengan Ukraina terkait sumber daya mineralnya. Namun, negosiasi ini menemui jalan buntu setelah perdebatan sengit antara Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, dalam pertemuan di Gedung Putih pada Jumat lalu.

Dengan berkembangnya wacana pencabutan sanksi ini, dunia kini menanti bagaimana langkah Trump dalam membangun kembali hubungan dengan Rusia, serta bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi dinamika geopolitik global, khususnya terkait konflik di Ukraina.

Berita International, Home

Trump Tuntut Zelensky dan Putin Bersatu untuk Mengakhiri Konflik Ukraina

Leave a comment

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Jumat (21/2/2025) menyerukan agar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin bekerja sama untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun. Pernyataan ini menandai perubahan sikap Trump, yang sebelumnya sempat mengkritik Zelensky dengan menyebutnya sebagai “diktator” setelah pemimpin Ukraina itu mengungkapkan kekecewaannya karena negaranya tak dilibatkan dalam perundingan antara pejabat AS dan Rusia beberapa waktu lalu.

“Presiden Putin dan Presiden Zelensky harus bersatu. Karena kita semua tahu bahwa yang kita inginkan adalah menghentikan pertumpahan darah yang telah menelan jutaan nyawa,” ujar Trump kepada wartawan di Oval Office, Gedung Putih.

Dorongan Trump untuk Kesepakatan Sumber Daya Alam Ukraina

Dalam pernyataan lebih lanjut, Trump mengungkapkan harapannya agar Kyiv segera menyepakati kerja sama yang memungkinkan Amerika Serikat mendapatkan akses terhadap deposit mineral Ukraina. “Mereka sangat berani dalam banyak hal yang bisa dibayangkan, tapi kita telah menghabiskan begitu banyak sumber daya di tempat-tempat yang sangat jauh,” ucapnya, merujuk pada dukungan finansial AS untuk Ukraina.

Menurut laporan AFP pada Sabtu (22/2/2025), Trump ingin perusahaan-perusahaan Amerika diberikan hak khusus untuk mengeksplorasi kekayaan alam Ukraina, sebagai bentuk kompensasi atas bantuan miliaran dolar yang telah dikucurkan AS selama pemerintahan Joe Biden. Sebagai gantinya, Ukraina berharap mendapatkan jaminan keamanan dari Washington sebelum menyetujui perjanjian tersebut.

Namun, Zelensky dengan tegas menolak usulan itu dan menekankan bahwa negaranya menginginkan kesepakatan yang adil. Persoalan ini pun menjadi salah satu faktor yang memperburuk hubungan antara Kyiv dan Washington. Trump bahkan kembali menyebut Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilu” dan keliru menyalahkan Ukraina sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pecahnya perang.

Pandangan Trump tentang Rusia dan Ukraina

Pada hari yang sama, Trump kembali menyoroti ketidakseimbangan posisi dalam negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Ia menegaskan bahwa pembicaraan dengan Putin berjalan lancar, sementara diskusi dengan Kyiv tidak begitu positif. “Saya telah melakukan percakapan yang sangat baik dengan Putin, tetapi tidak demikian dengan Ukraina. Mereka tidak memiliki kekuatan tawar-menawar,” ujar Trump di Gedung Putih.

Lebih lanjut, Trump kembali menolak untuk menyalahkan Rusia atas invasi yang dimulai pada Februari 2022. Ia berpendapat bahwa Putin tidak berada di bawah tekanan untuk mencapai kesepakatan damai. “Dia tidak harus membuat kesepakatan, karena jika dia mau, dia bisa mengambil seluruh negara itu,” katanya.

Reaksi Pemimpin Eropa dan Respons Diplomatik AS

Sikap Trump dalam konflik Rusia-Ukraina turut mengundang respons dari para pemimpin Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang dijadwalkan bertemu dengan Trump di Gedung Putih pekan depan, mengkritik pendekatannya terhadap perang ini. Macron secara terbuka menyatakan bahwa ia akan memperingatkan Trump agar tidak bersikap lunak terhadap Putin.

Di sisi lain, dalam langkah diplomatik terbaru, AS mengajukan resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk segera mengakhiri konflik. Namun, teks resolusi tersebut tidak mencantumkan wilayah Ukraina yang saat ini diduduki Rusia sebagai bagian dari kesepakatan.

Usulan ini mendapat sambutan positif dari Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, yang menyebutnya sebagai “langkah ke arah yang baik”. Namun, absennya klausa tentang integritas wilayah Ukraina dalam resolusi tersebut memicu kekhawatiran bahwa AS mungkin mulai mengambil posisi yang lebih lunak terhadap Moskwa dibandingkan sebelumnya.

Sementara upaya diplomasi terus berjalan, pertempuran di medan perang tetap berlangsung sengit. Kedua belah pihak masih berusaha memperkuat posisi mereka, di tengah desakan Trump agar segera dilakukan gencatan senjata.

Dengan dinamika politik yang terus berkembang, pernyataan dan langkah-langkah Trump dalam beberapa pekan ke depan akan menjadi sorotan, terutama terkait bagaimana ia menavigasi hubungan AS dengan Rusia dan Ukraina di tengah perang yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.

Berita International

Rusia Dan China Bahas Nasib Hubungan Mereka Di Era Presiden Trump

Leave a comment

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pembicaraan melalui video yang berlangsung lebih dari satu setengah jam. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas prospek hubungan bilateral di tengah pemerintahan baru Donald Trump di Amerika Serikat, yang dilantik sehari sebelumnya.

Pertemuan ini terjadi dalam konteks ketegangan global yang meningkat, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Sejak saat itu, hubungan antara Rusia dan China semakin erat, dengan China menjadi salah satu mitra utama Rusia dalam sektor energi dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa kedua negara berusaha untuk memperkuat aliansi mereka sebagai respons terhadap tekanan internasional, terutama dari negara-negara Barat.

Dalam percakapan tersebut, Xi Jinping menekankan pentingnya memperdalam kerja sama strategis antara kedua negara untuk menghadapi ketidakpastian global. Ia menyatakan harapannya untuk membawa hubungan Rusia-China ke tingkat yang lebih tinggi dan menekankan perlunya saling mendukung dalam menghadapi tantangan internasional. Ini mencerminkan komitmen kedua pemimpin untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Eurasia.

Sementara itu, Putin menyambut baik niat Trump untuk membuka dialog dengan Moskow. Meskipun tidak secara langsung menyebut nama Trump selama pertemuan, keduanya mengisyaratkan bahwa mereka siap untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan jika ada kesempatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketegangan, kedua negara tetap terbuka untuk berkomunikasi dengan pemerintahan baru AS.

Data menunjukkan bahwa perdagangan antara Rusia dan China mencapai rekor tertinggi sebesar $240 miliar pada tahun 2023, meningkat lebih dari 64% sejak 2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada sanksi internasional terhadap Rusia, hubungan ekonomi antara kedua negara terus berkembang pesat. Ini mencerminkan bagaimana kedua negara dapat saling mendukung dalam situasi sulit.

Dengan adanya pembicaraan ini, semua pihak berharap agar hubungan Rusia-China dapat terus berkembang meskipun ada tantangan dari luar. Diharapkan bahwa kerjasama yang erat antara kedua negara akan memberikan stabilitas di kawasan dan membantu mengatasi isu-isu global yang kompleks. Keberhasilan dalam mempertahankan hubungan ini akan menjadi indikator penting bagi kekuatan aliansi strategis di masa depan.

Berita International

China Menyatakan Keprihatinan Atas Penarikan AS Dari Perjanjian Paris

Leave a comment

Pemerintah China mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menarik kembali negara tersebut dari Perjanjian Paris. Langkah ini diambil hanya beberapa jam setelah Trump dilantik untuk masa jabatan keduanya, dan menandai momen penting dalam dinamika global terkait perubahan iklim.

Penarikan AS dari Perjanjian Paris diumumkan melalui perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada 20 Januari 2025. Dalam pernyataannya, Trump menyebut perjanjian tersebut sebagai “tidak adil” dan berpotensi merugikan ekonomi AS. Keputusan ini mengingatkan pada langkah serupa yang diambilnya pada tahun 2017, yang sebelumnya dibatalkan oleh pemerintahan Biden. Ini menunjukkan bahwa kebijakan iklim dapat menjadi isu politik yang sensitif dan berubah-ubah tergantung pada kepemimpinan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, menyatakan bahwa penarikan tersebut menunjukkan kurangnya komitmen AS terhadap tanggung jawab global dalam menghadapi perubahan iklim. China, sebagai negara penghasil emisi terbesar di dunia, merasa bahwa kolaborasi internasional sangat penting untuk mencapai tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca. Ini mencerminkan pandangan bahwa perubahan iklim adalah tantangan global yang memerlukan kerjasama dari semua negara.

Keputusan ini diperkirakan akan memperburuk tantangan dalam upaya global untuk membatasi pemanasan global dan mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Banyak negara kini khawatir bahwa tanpa partisipasi aktif AS, upaya untuk mengurangi emisi karbon akan terhambat. Ini menunjukkan bahwa tindakan satu negara dapat memiliki dampak luas terhadap keseluruhan upaya internasional dalam menangani isu lingkungan.

Penarikan AS juga dikhawatirkan akan berdampak negatif pada pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada dukungan internasional untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Negara-negara ini mungkin menghadapi kesulitan lebih besar dalam menjalankan program-program mitigasi dan adaptasi tanpa adanya komitmen dari negara-negara besar seperti AS. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dengan sumber daya terbatas dalam menghadapi krisis iklim.

Dengan keputusan ini, semua pihak berharap agar komunitas internasional dapat tetap bersatu dalam menghadapi tantangan perubahan iklim meskipun terdapat perbedaan kebijakan antarnegara. Diharapkan bahwa negara-negara lain akan terus berkomitmen pada Perjanjian Paris dan mencari cara untuk bekerja sama demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Keberhasilan dalam menjaga kerjasama global akan menjadi indikator penting bagi upaya kolektif dalam memerangi perubahan iklim di tahun-tahun mendatang.

Berita International

Donald Trump Disorot: Jerman Tuding Ada Upaya Pecah Belah Uni Eropa

Leave a comment

Wakil Kanselir Jerman, Robert Habeck, menyampaikan kritik terhadap Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, yang menurutnya berupaya memecah belah persatuan Eropa. Pernyataan ini muncul setelah Trump memberikan sinyal akan melanjutkan kebijakan kontroversialnya dari masa jabatan sebelumnya, yang dinilai dapat mengancam stabilitas dan solidaritas di kawasan Eropa.

Habeck menjelaskan bahwa selama kepemimpinan Trump sebelumnya, pendekatan politik yang dilakukan sering kali berfokus pada perjanjian bilateral dengan negara-negara anggota Uni Eropa, sehingga menimbulkan ketegangan di antara mereka. Strategi ini dinilai tidak konsisten dan mampu mengguncang hubungan internasional serta menciptakan ketidakpastian di kawasan Eropa.

Ia menekankan bahwa Jerman sangat mengandalkan kerja sama antarnegara Eropa untuk menghadapi berbagai tantangan global. Serangan terhadap persatuan Eropa, menurut Habeck, berisiko besar terhadap stabilitas ekonomi dan politik di seluruh wilayah. Hal ini menyoroti betapa pentingnya menjaga solidaritas di tengah meningkatnya ancaman eksternal.

Habeck juga memperingatkan kemungkinan dampak buruk dari kebijakan perdagangan Trump, termasuk ancaman tarif tinggi terhadap produk-produk Jerman. Sebagai salah satu negara dengan surplus perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat di Eropa, Jerman sangat memperhatikan langkah-langkah perdagangan yang mungkin diambil oleh pemerintahan baru AS. Ini menunjukkan perlunya mempertahankan hubungan ekonomi yang stabil untuk memastikan kesejahteraan bersama.

Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz turut menyatakan keprihatinannya terhadap komentar Trump yang berpotensi memperburuk hubungan transatlantik. Scholz mengingatkan pentingnya menghormati kedaulatan negara lain, merujuk pada pernyataan Trump tentang Greenland yang dinilai provokatif. Ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri yang agresif dapat merusak hubungan diplomatik yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Mendekati pemilihan presiden AS, para pemimpin Eropa bersiap menghadapi tantangan baru dalam hubungan dengan Amerika Serikat. Mereka menyadari bahwa arah kebijakan luar negeri Trump dapat membawa dampak besar terhadap stabilitas kawasan Eropa. Situasi ini menekankan perlunya strategi kolektif untuk menghadapi dinamika politik global yang penuh ketidakpastian.

Tudingan Jerman terhadap Trump menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kerja sama di antara negara-negara Eropa. Dalam menghadapi ancaman eksternal, dialog dan kolaborasi antarnegara menjadi kunci untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas kawasan. Keberhasilan dalam menciptakan hubungan internasional yang harmonis akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan politik global yang cepat.

Berita International

Jerman Tuding Donald Trump Coba Pecah Belah Eropa Usai Pemilihan

Leave a comment

Jerman melalui Wakil Kanselir Robert Habeck menuduh Presiden terpilih AS, Donald Trump, berusaha memecah belah Eropa. Tuduhan ini muncul setelah Trump mengisyaratkan bahwa ia akan melanjutkan kebijakannya yang kontroversial selama masa jabatannya sebelumnya, yang dinilai berpotensi merusak persatuan negara-negara Eropa.

Habeck menyatakan bahwa selama masa kepresidenan Trump yang lalu, ia berusaha untuk memecah belah kesatuan Eropa dengan menjalin kesepakatan bilateral dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketegangan di antara negara-negara Eropa. Ini menunjukkan bahwa pendekatan politik yang tidak konsisten dapat mengganggu hubungan internasional dan menciptakan ketidakpastian di kawasan.

Dalam pernyataannya, Habeck menekankan bahwa Jerman sangat bergantung pada kesatuan Eropa untuk menghadapi tantangan global. Ia mengingatkan bahwa serangan terhadap kesatuan ini dapat merugikan ekonomi dan stabilitas politik di seluruh benua. Ini mencerminkan pentingnya solidaritas di antara negara-negara Eropa dalam menghadapi ancaman eksternal.

Habeck juga menyoroti potensi dampak negatif dari kebijakan perdagangan Trump, termasuk kemungkinan penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap produk-produk Jerman. Sebagai negara dengan surplus perdagangan terbesar dengan AS di antara negara-negara Eropa, Jerman sangat memperhatikan kebijakan perdagangan yang akan diterapkan oleh pemerintahan baru ini. Ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi yang kuat harus dijaga untuk memastikan kesejahteraan bersama.

Kanselir Jerman Olaf Scholz juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pernyataan-pernyataan Trump yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut dalam hubungan transatlantik. Scholz menekankan pentingnya menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, terutama setelah komentar Trump mengenai Greenland yang dianggap provokatif. Ini menunjukkan bahwa politik luar negeri yang agresif dapat merusak hubungan diplomatik yang sudah terjalin lama.

Dengan pemilihan presiden AS yang semakin dekat, para pemimpin Eropa bersiap menghadapi tantangan baru dalam hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Mereka menyadari bahwa kebijakan luar negeri Trump dapat membawa dampak signifikan bagi stabilitas dan keamanan di Eropa. Ini mencerminkan perlunya strategi kolektif untuk menghadapi ketidakpastian politik global.

Dengan tudingan Jerman terhadap Donald Trump, semua pihak kini diajak untuk merenungkan pentingnya menjaga kesatuan dan solidaritas di antara negara-negara Eropa. Dalam menghadapi potensi ancaman dari luar, kerja sama dan dialog antarnegara menjadi sangat krusial untuk memastikan stabilitas dan keamanan kawasan. Keberhasilan dalam membangun hubungan internasional yang harmonis akan sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk beradaptasi dengan dinamika politik global yang terus berubah.