Jerusalem, 27 November 2024 – Pemerintah Israel mengeluarkan sanksi terhadap surat kabar terkemuka Haaretz setelah media tersebut secara konsisten mengkritik kebijakan perang negara tersebut sejak pecahnya konflik dengan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sanksi ini dipandang sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan narasi publik terkait konflik yang telah menewaskan ribuan orang dan menimbulkan dampak besar di kedua belah pihak.

Sejak konflik pecah pada Oktober 2023, Haaretz telah menerbitkan berbagai artikel yang mengkritik langkah-langkah militer pemerintah Israel di Gaza. Koran ini menyoroti tingginya angka korban sipil, serta kebijakan yang dianggap berisiko memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah yang sudah terpuruk. Kritik ini menarik perhatian banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri, yang mempertanyakan etika perang yang dilakukan oleh Israel.

Sebagai respons terhadap kritik yang dilontarkan Haaretz, pemerintah Israel baru-baru ini mengenakan sanksi yang mencakup pembatasan akses surat kabar tersebut terhadap informasi resmi terkait operasi militer dan beberapa peraturan ketat mengenai peliputan yang berkaitan dengan keamanan negara. Pihak berwenang menilai bahwa pemberitaan Haaretz telah mengganggu stabilitas nasional dan memberikan ruang bagi musuh-musuh Israel untuk mengeksploitasi perbedaan internal.

Keputusan ini menuai berbagai reaksi internasional, termasuk kritik dari organisasi hak asasi manusia dan kelompok media yang menyatakan bahwa langkah tersebut adalah upaya untuk membungkam kebebasan pers. Di sisi lain, pihak Haaretz mempertahankan haknya untuk melakukan jurnalisme independen, dengan menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian dari peran media dalam masyarakat demokratis.

Langkah ini memperlihatkan ketegangan yang semakin dalam antara kebebasan pers dan kebijakan pemerintah Israel dalam menghadapi perang yang berkepanjangan, yang melibatkan banyak pertanyaan moral dan etis.