Tag Archives: Israel

Media Israel Akui Kekuatan Houthi Yaman Tak Bisa Diremehkan, Memicu Ketegangan Berkepanjangan

Pada tanggal 31 Desember 2024, media Israel mengakui bahwa kekuatan gerakan Houthi di Yaman tidak dapat diremehkan, sebuah pengakuan yang muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua pihak. Dalam laporan terbaru, media Zionis menyoroti bahwa serangan-serangan dari Houthi telah menunjukkan kemampuan militer yang signifikan dan strategi yang sulit diprediksi.

Media Israel, termasuk Maariv, menyatakan bahwa Houthi telah menjadi musuh yang tidak biasa dan berbahaya. Mereka mencatat bahwa serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ini, termasuk peluncuran rudal ke wilayah Israel, menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar kelompok lokal tetapi memiliki kapasitas untuk mempengaruhi keamanan regional. Pengakuan ini mencerminkan perubahan dalam persepsi Israel terhadap Houthi sebagai ancaman serius.

Seiring dengan pengakuan tersebut, Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara ke posisi-posisi Houthi di Yaman, termasuk serangan terhadap bandara Sanaa dan pelabuhan Hodeidah. Serangan ini merupakan respons terhadap peluncuran rudal oleh Houthi yang mengincar wilayah Israel. Dalam beberapa insiden terakhir, serangan Houthi telah menyebabkan cedera di Tel Aviv, meningkatkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas.

Pakar militer Israel memperingatkan bahwa ketegangan ini dapat memicu perang berkepanjangan di kawasan tersebut. Dengan meningkatnya kemampuan militer Houthi dan dukungan dari Iran, situasi di Yaman dapat berdampak langsung pada stabilitas di Timur Tengah. Hal ini menjadi perhatian tidak hanya bagi Israel tetapi juga bagi negara-negara tetangga yang khawatir akan eskalasi konflik.

Sementara itu, dukungan internasional untuk Houthi terus meningkat, terutama dari Iran yang menganggap mereka sebagai bagian dari “poros perlawanan” terhadap Israel. Pernyataan ini menambah kompleksitas situasi karena negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya berusaha untuk menengahi konflik tetapi sering kali terhambat oleh dinamika lokal yang rumit.

Dengan pengakuan media Israel tentang kekuatan Houthi dan serangan-serangan yang terus berlanjut, jelas bahwa ketegangan antara kedua pihak masih jauh dari penyelesaian. Situasi ini menunjukkan bahwa Houthi telah menjadi aktor penting dalam geopolitik Timur Tengah yang harus diperhitungkan. Semua pihak kini berharap agar diplomasi dapat mengurangi ketegangan dan mencegah konflik lebih lanjut di kawasan yang sudah rentan ini.

Serangan Militer Israel Gempur Gaza: Rumah Sakit Indonesia Dikepung, Warga dan Pasien Mengungsi

Pada hari Selasa (24/12/2024), pasukan Israel mengelilingi Rumah Sakit Indonesia di wilayah Jabalia timur, Gaza, menurut laporan saksi mata. Serangan terhadap rumah sakit ini menjadi bagian dari serangkaian serangan militer yang terus berlangsung di Gaza utara. Tentara Israel memberikan perintah agar semua pasien, staf medis, dan warga sipil yang berlindung di rumah sakit tersebut segera meninggalkan tempat tersebut dan menuju Kota Gaza.

Selain itu, serangan artileri Israel juga menghantam Rumah Sakit Al Awda yang terletak di Tel Al Zaatar, Jabalia. Serangan ini menyebabkan kebakaran di beberapa lokasi di sekitarnya, seperti yang dilaporkan oleh saksi mata kepada Anadolu. Sebelumnya, rumah sakit tersebut telah memperingatkan adanya potensi ancaman besar akibat serangan udara Israel yang semakin intens.

Serangan Israel juga merambah ke rumah-rumah dan bangunan tempat tinggal yang berada di sekitar Rumah Sakit Kamal Adwan di Kota Beit Lahia, Gaza utara. Sejak awal Oktober 2024, Israel telah melancarkan serangan darat besar di Gaza utara yang mereka klaim bertujuan untuk menghalangi Hamas dalam memperkuat kekuatannya. Namun, pihak Palestina menuduh Israel berusaha untuk merebut wilayah tersebut dan menggusur penduduknya.

Kondisi di Gaza semakin memburuk akibat terbatasnya akses bantuan kemanusiaan, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Warga yang bertahan hidup di Gaza kini terancam dengan kelaparan yang semakin memburuk. Sejak dimulainya serangan besar pada Oktober 2023, lebih dari 45.300 orang, mayoritasnya adalah wanita dan anak-anak, dilaporkan tewas akibat gempuran Israel.

Selain itu, Israel saat ini sedang dalam penyelidikan oleh berbagai badan internasional. Pada bulan lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga dihadapkan pada tuduhan genosida yang sedang diselidiki di Pengadilan Internasional terkait kebijakan perang mereka di wilayah tersebut.

Serangan Israel Terus Menghantam Gaza: RS Indonesia Dikepung, Staf dan Pasien Terpaksa Mengungsi

Pada Selasa (24/12/2024), pasukan Israel mengepung Rumah Sakit Indonesia yang terletak di Jabalia timur, Gaza, menurut keterangan saksi mata. Serangan terhadap fasilitas medis ini merupakan bagian dari gempuran yang terus dilakukan di wilayah Gaza utara. Pihak militer Israel memerintahkan agar staf medis, pasien, dan warga sipil yang berlindung di rumah sakit tersebut segera meninggalkan tempat itu dan bergerak menuju Kota Gaza.

Selain itu, serangan artileri Israel juga menghantam Rumah Sakit Al Awda di Tel Al Zaatar, Jabalia, yang mengakibatkan beberapa kebakaran di area sekitar, menurut informasi dari saksi mata yang dilaporkan Anadolu. Rumah sakit itu sebelumnya sudah memperingatkan tentang risiko besar akibat serangan udara Israel yang semakin gencar di sekitarnya.

Sementara itu, serangan Israel juga meluas ke rumah-rumah dan bangunan tempat tinggal di sekitar Rumah Sakit Kamal Adwan di Kota Beit Lahia, Gaza utara. Israel telah melancarkan serangan darat besar-besaran di Gaza utara sejak awal Oktober 2024, yang mereka klaim bertujuan untuk menghalangi Hamas mengumpulkan kekuatan. Namun, Palestina menuduh Israel berusaha menguasai wilayah tersebut dan menggusur penduduknya.

Kondisi semakin sulit di Gaza karena terbatasnya bantuan kemanusiaan yang masuk, baik itu makanan, obat-obatan, maupun bahan bakar. Warga Gaza yang masih bertahan kini menghadapi ancaman kelaparan yang semakin besar. Sejak serangan besar-besaran dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 45.300 orang, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dilaporkan tewas akibat gempuran Israel.

Tindakan Israel juga tengah diselidiki oleh berbagai badan internasional. Pada bulan lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, dengan tuduhan melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi tuduhan genosida di Pengadilan Internasional terkait kebijakan perang mereka di wilayah tersebut.

Serangan Israel Targetkan Hamas di Gaza, 30 Warga Palestina Tewas

Konflik berkepanjangan di Gaza kembali memakan korban jiwa. Pada Kamis (19/12/2024), serangan udara Israel menewaskan lebih dari 30 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, berdasarkan laporan dari Badan Pertahanan Sipil Gaza. Meski telah berlangsung selama lebih dari 14 bulan, kekerasan di kawasan ini terus meningkat, meski ada upaya internasional untuk menciptakan gencatan senjata.

Dua Sekolah Jadi Target, Puluhan Korban Berjatuhan
Dua sekolah di kawasan Al-Daraj, timur Kota Gaza, menjadi sasaran serangan. Dilaporkan, setidaknya 13 orang tewas dalam insiden ini, termasuk anak-anak dan wanita. Mahmud Bassal, juru bicara Badan Pertahanan Sipil Gaza, mengungkapkan bahwa serangan tersebut terjadi di sekolah Shabaan al-Rayes dan Al-Karama, tempat ratusan warga mengungsi akibat konflik yang sedang berlangsung.

“Pendudukan menargetkan tempat penampungan yang menampung orang-orang terlantar. Setidaknya 13 orang kehilangan nyawa, sementara lebih dari 30 lainnya mengalami luka-luka,” jelas Bassal dalam pernyataannya.

Pernyataan Israel: Menargetkan Hamas
Militer Israel mengklaim serangan tersebut merupakan operasi yang diarahkan kepada kelompok bersenjata Hamas yang menggunakan fasilitas publik, termasuk kompleks sekolah, untuk merencanakan dan meluncurkan serangan. Dalam pernyataan resminya, mereka menyebut bahwa serangan ini dilakukan untuk melindungi keamanan Israel.

“Hamas memanfaatkan tempat ini untuk melaksanakan operasi teror dan menyerang pasukan kami. Serangan ini menargetkan elemen-elemen teroris yang mengancam keamanan wilayah Israel,” ungkap juru bicara militer Israel.

Serangan Lain di Kamp Pengungsi dan Rumah Warga
Tidak hanya di Al-Daraj, serangan udara lain dilaporkan terjadi di kamp pengungsi Al-Shati, yang berada di barat Kota Gaza. Sebanyak 13 warga Palestina yang sedang mengambil air menjadi korban. Dalam insiden lain di lingkungan yang sama, empat orang tewas ketika sebuah rumah terkena ledakan dari serangan udara. Hingga saat ini, Israel belum memberikan komentar terkait insiden-insiden tersebut.

Upaya Mediasi untuk Gencatan Senjata
Di tengah meningkatnya kekerasan, berbagai negara dan organisasi internasional terus berupaya memediasi gencatan senjata. Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar memainkan peran penting dalam negosiasi untuk menghentikan konflik serta membebaskan sandera yang masih berada di bawah kendali Hamas.

Pejabat Amerika Serikat menunjukkan optimisme, meski berhati-hati, terhadap peluang tercapainya gencatan senjata yang diharapkan dapat mengakhiri penderitaan di kawasan tersebut.

Ketegangan Meningkat: Gencatan Senjata Israel-Lebanon Terancam Roboh

Kekerasan antara Israel dan kelompok militan Hizbullah kembali memanas setelah peluncuran roket oleh Hizbullah di Lebanon dan serangan balasan dari Israel. Ketegangan ini muncul hanya beberapa hari setelah adanya gencatan senjata yang dirancang untuk meredakan konflik antara kedua pihak.

Pada Senin (2/12) malam, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melancarkan serangan udara ke berbagai wilayah di Lebanon, menuduh Hizbullah yang didukung oleh Iran melanggar gencatan senjata dengan menargetkan Israel menggunakan roket. IDF menegaskan bahwa serangan ini merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai dengan Lebanon.

“Peluncuran roket oleh Hizbullah malam ini adalah pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata,” ujar IDF melalui saluran Telegram. Mereka juga menegaskan akan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mendesak pihak berwenang di Lebanon untuk menghentikan serangan yang dilakukan Hizbullah.

Sebagai balasan, Israel menyerang puluhan peluncur roket, serta menghancurkan sejumlah infrastruktur milik Hizbullah. Serangan ini dilaporkan menewaskan sembilan orang dan melukai beberapa lainnya di daerah-daerah seperti Haris dan Talousa.

Pada saat yang sama, Hizbullah juga melakukan serangan roket terhadap posisi militer Israel di wilayah yang disengketakan, Shebaa Farms, yang mereka klaim sebagai “serangan defensif” sebagai respons atas serangan sebelumnya.

Meskipun ketegangan kembali meningkat dengan serangan-serangan ini, pejabat AS masih optimis bahwa gencatan senjata sementara ini bisa bertahan. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau situasi dengan serius dan sedang bekerja untuk memastikan bahwa gencatan senjata tetap terjaga meskipun ada tuduhan pelanggaran dari kedua pihak.

Sementara itu, upaya diplomatik dari Amerika Serikat dan Prancis bertujuan untuk memastikan perdamaian jangka panjang antara Israel dan Lebanon, pasca-serangan besar oleh Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan lebih dari seribu korban jiwa dan menyandera ratusan lainnya.

Dalam perkembangan terkait, Presiden AS Joe Biden mengungkapkan kesedihannya setelah mendengar kabar tentang kematian Omer Neutra, seorang tentara Amerika-Israel yang sebelumnya diyakini telah disandera oleh Hamas. Biden menyatakan, “Kami bersama keluarga yang kehilangan, dan saya berkomitmen untuk mengupayakan pembebasan para sandera.”

Presiden Israel, Isaac Herzog, juga menegaskan bahwa prioritas utama adalah membawa pulang Neutra dan semua warga Israel yang masih disandera. “Kita harus memastikan agar semua yang diculik kembali ke rumah mereka,” katanya.

Sementara itu, mantan Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa jika para sandera tidak dibebaskan sebelum ia menjabat pada Januari 2025, akan ada konsekuensi besar bagi pihak yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut, mengancam hukuman yang lebih berat dari sebelumnya.

Pemerintah Israel Bakal Sanksi Surat Kabar Haaretz Karena Kritik Perang Sejak 7 Oktober 2023

Jerusalem, 27 November 2024 – Pemerintah Israel mengeluarkan sanksi terhadap surat kabar terkemuka Haaretz setelah media tersebut secara konsisten mengkritik kebijakan perang negara tersebut sejak pecahnya konflik dengan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sanksi ini dipandang sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan narasi publik terkait konflik yang telah menewaskan ribuan orang dan menimbulkan dampak besar di kedua belah pihak.

Sejak konflik pecah pada Oktober 2023, Haaretz telah menerbitkan berbagai artikel yang mengkritik langkah-langkah militer pemerintah Israel di Gaza. Koran ini menyoroti tingginya angka korban sipil, serta kebijakan yang dianggap berisiko memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah yang sudah terpuruk. Kritik ini menarik perhatian banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri, yang mempertanyakan etika perang yang dilakukan oleh Israel.

Sebagai respons terhadap kritik yang dilontarkan Haaretz, pemerintah Israel baru-baru ini mengenakan sanksi yang mencakup pembatasan akses surat kabar tersebut terhadap informasi resmi terkait operasi militer dan beberapa peraturan ketat mengenai peliputan yang berkaitan dengan keamanan negara. Pihak berwenang menilai bahwa pemberitaan Haaretz telah mengganggu stabilitas nasional dan memberikan ruang bagi musuh-musuh Israel untuk mengeksploitasi perbedaan internal.

Keputusan ini menuai berbagai reaksi internasional, termasuk kritik dari organisasi hak asasi manusia dan kelompok media yang menyatakan bahwa langkah tersebut adalah upaya untuk membungkam kebebasan pers. Di sisi lain, pihak Haaretz mempertahankan haknya untuk melakukan jurnalisme independen, dengan menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian dari peran media dalam masyarakat demokratis.

Langkah ini memperlihatkan ketegangan yang semakin dalam antara kebebasan pers dan kebijakan pemerintah Israel dalam menghadapi perang yang berkepanjangan, yang melibatkan banyak pertanyaan moral dan etis.

Indonesia Dukung Penuh ICC Tangkap Pemimpin Israel Atas Kejahatan Perang Di Palestina

Pada 23 November 2024, Indonesia menyatakan dukungannya terhadap upaya internasional untuk menuntut keadilan atas kejahatan perang yang diduga dilakukan oleh pemimpin Israel terhadap Palestina. Hal ini menyusul keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi Israel terkait dugaan pelanggaran hukum internasional di wilayah Palestina. Indonesia, sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, menilai langkah ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan bagi rakyat Palestina yang telah lama menderita akibat konflik yang berlangsung.

Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan dukungannya terhadap proses hukum yang dijalankan oleh ICC dalam menangani kejahatan perang. Indonesia berharap proses hukum ini dapat menjadi langkah signifikan untuk membawa perdamaian dan keadilan bagi Palestina. Indonesia juga menekankan pentingnya penegakan hukum internasional dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah, termasuk untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang lebih lanjut.

Surat perintah penangkapan oleh ICC ini menuai berbagai reaksi dari komunitas internasional. Beberapa negara dan organisasi internasional mendukung langkah tersebut, mengingat pentingnya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi. Namun, beberapa negara, termasuk Israel, menanggapi dengan menolak keputusan ICC dan mempertanyakan kewenangannya dalam kasus ini. Terlepas dari kontroversi, Indonesia tetap berada di garis depan dalam mendukung upaya hukum internasional yang dianggap adil dan objektif.

Indonesia berharap langkah ini dapat menjadi bagian dari upaya internasional yang lebih luas untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Palestina. Dalam pernyataannya, Indonesia juga menegaskan pentingnya pembicaraan damai yang melibatkan semua pihak terkait untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara yang adil dan menghormati hak-hak rakyat Palestina. Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung segala bentuk upaya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di Timur Tengah.

Dukungan Indonesia terhadap ICC dalam menangani kejahatan perang di Palestina menggambarkan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan keadilan internasional. Indonesia berharap agar upaya ini tidak hanya menjadi momen penting dalam sejarah hukum internasional, tetapi juga sebagai langkah untuk mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina selama bertahun-tahun.

Recep Tayyip Erdoğan Benarkan Turki Larang Pesawat Presiden Israel Melintas

Pada 22 November 2024, Presiden Recep Tayyip Erdoğan mengonfirmasi bahwa Turki telah melarang pesawat Presiden Israel, Isaac Herzog, untuk melintas di wilayah udara mereka. Larangan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap ketegangan politik dan diplomatik yang meningkat antara kedua negara, terkait dengan kebijakan Israel di Palestina. Erdoğan menegaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel yang dianggapnya melanggar hak-hak rakyat Palestina.

Ketegangan antara Turki dan Israel telah berlangsung lama, terutama terkait dengan isu Palestina. Turki, yang selama ini mendukung perjuangan Palestina, sering mengkritik kebijakan Israel yang dianggap represif terhadap rakyat Palestina. Larangan terhadap pesawat presiden Israel merupakan langkah tegas yang diambil Turki untuk menunjukkan ketidaksenangannya atas kebijakan luar negeri Israel. Langkah ini juga mencerminkan sikap keras pemerintah Turki terhadap negara-negara yang mereka anggap bertindak tidak adil terhadap Palestina.

Keputusan Turki ini mendapat perhatian internasional, terutama di kalangan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Beberapa negara mengkhawatirkan dampak dari ketegangan ini terhadap hubungan Turki-Israel yang telah lama terjalin. Namun, pemerintah Turki menegaskan bahwa mereka akan terus berdiri di sisi Palestina dan tidak akan mengubah sikap mereka terkait kebijakan Israel. Langkah ini juga menjadi simbol solidaritas Turki terhadap rakyat Palestina di tengah perdebatan global mengenai hak-hak mereka.

Menlu Turki Serukan Dunia Islam Untuk Menekan Embargo Senjata Terhadap Penjajah Israel

Pada 10 November 2024, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengeluarkan seruan keras kepada dunia Islam untuk bergabung dalam upaya menekan embargo senjata terhadap Israel. Seruan ini disampaikan dalam pertemuan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Istanbul, Turki, sebagai respons terhadap eskalasi kekerasan yang semakin meningkat di Palestina.

Hakan Fidan menegaskan bahwa embargo senjata terhadap Israel merupakan langkah penting dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terus dilakukan oleh negara tersebut terhadap rakyat Palestina. Dalam pidatonya, ia menyerukan agar negara-negara Islam bersatu dan menggunakan kekuatan diplomatik untuk mendesak negara-negara Barat, khususnya yang memiliki hubungan militer dengan Israel, untuk menghentikan pasokan senjata ke negara tersebut.

Seruan Turki ini muncul setelah serangkaian serangan militer Israel terhadap Gaza, yang menewaskan ratusan warga sipil dan menghancurkan infrastruktur vital. Hakan Fidan menekankan bahwa keberlanjutan dukungan militer internasional kepada Israel hanya akan memperburuk situasi dan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Namun, embargo senjata terhadap Israel masih menjadi topik kontroversial, mengingat banyak negara Barat yang memiliki hubungan strategis dengan Israel.

Beberapa negara anggota OKI telah memberikan dukungan terhadap seruan ini, meskipun ada juga yang bersikap hati-hati. Beberapa negara Islam yang memiliki hubungan diplomatik kuat dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab, diperkirakan akan lebih sulit untuk mengikuti ajakan tersebut. Sementara itu, komunitas internasional secara umum tetap terpecah dalam menanggapi seruan embargo senjata ini, dengan beberapa negara menekankan pentingnya dialog untuk menyelesaikan konflik tersebut secara damai.

Turki berencana untuk terus mendesak dunia internasional agar lebih menekan Israel dalam hal pelanggaran terhadap hukum internasional, termasuk melalui jalur diplomatik dan ekonomi. Pemerintah Turki juga berkomitmen untuk mendukung Palestina dalam perjuangannya untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Selain itu, Hakan Fidan menegaskan bahwa upaya ini akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan perdamaian yang lebih adil di kawasan Timur Tengah.

Kapal Perang Israel Melintasi Terusan Suez, Picu Kemarahan Rakyat Mesir

Sebuah kapal perang milik Israel baru-baru ini melintasi Terusan Suez dengan mengibarkan bendera nasional Israel dan Mesir. Meskipun belum diketahui pasti kapan kapal tersebut melintas, video kapal yang dikibarkan dua bendera tersebut telah beredar luas di media sosial sejak Senin, memicu reaksi keras dari masyarakat Mesir.

Banyak warga Mesir di media sosial dan demonstran di Kairo menunjukkan kemarahan mereka, yang dipicu oleh simbol bendera Israel dan Mesir di kapal perang tersebut. Para demonstran menyatakan dukungan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon serta menyerukan agar kapal milik Israel tidak diberi izin melintasi Terusan Suez.

Menanggapi protes tersebut, Otoritas Terusan Suez memberikan klarifikasi bahwa pelintasan kapal perang Israel tersebut sesuai dengan ketentuan internasional. “Otoritas Terusan Suez menegaskan komitmennya pada perjanjian internasional yang menjamin hak navigasi bebas bagi kapal, baik komersial maupun militer, tanpa membedakan asal negara,” demikian bunyi pernyataan resmi yang dikutip oleh imrworldwide.com pada Selasa (5/11/2024).

Pernyataan tersebut merujuk pada Konvensi Konstantinopel tahun 1888, yang mengatur bahwa Terusan Suez harus tetap terbuka untuk semua negara, baik dalam keadaan damai maupun perang, tanpa membedakan bendera. Aturan ini memastikan bahwa terusan tersebut tidak tunduk pada blokade atau pembatasan berdasarkan kewarganegaraan.

Di tengah kontroversi ini, militer Mesir juga menanggapi tuduhan di media sosial yang menyatakan bahwa mereka membantu Israel dalam operasi militer di Gaza. Lebih dari 43.300 warga Palestina dikabarkan telah kehilangan nyawa sejak konflik dimulai pada Oktober tahun lalu.

Pernyataan dari militer Mesir muncul setelah beredar laporan bahwa pelabuhan Alexandria menerima kiriman bahan peledak yang ditujukan untuk Israel. “Angkatan Bersenjata Mesir dengan tegas menyangkal tuduhan yang disebarkan melalui media sosial mengenai bantuan terhadap Israel dalam operasinya,” jelas pihak militer Mesir.

Laporan tersebut beredar sehari setelah kelompok pro-Palestina mengajukan permohonan di pengadilan Berlin untuk menghentikan pengiriman bahan peledak militer seberat 150 ton melalui kapal kargo Jerman, MV Kathrin, yang diduga ditujukan untuk perusahaan pertahanan Israel, Elbit Systems.

Berdasarkan informasi dari Bursa Efek London dan situs pelacakan Marine Traffic, kapal MV Kathrin tercatat berlabuh di pelabuhan Alexandria pada hari Senin. Kementerian Transportasi Mesir mengklarifikasi bahwa kapal tersebut singgah di Alexandria untuk menurunkan kiriman yang ditujukan untuk Kementerian Produksi Militer Mesir dan telah mengajukan izin untuk melanjutkan perjalanan ke Turki.

Dengan perkembangan ini, hubungan antara masyarakat Mesir dan kebijakan navigasi internasional kembali menjadi sorotan, mengingat sensitivitas situasi di Gaza dan solidaritas yang tinggi dari rakyat Mesir terhadap perjuangan Palestina.