Pada 26 Desember 2024, kebijakan pengurangan penggunaan biomassa yang diterapkan oleh Pemerintah Korea Selatan mulai memunculkan beragam respons dari kalangan ilmuwan, pelaku industri energi, serta masyarakat luas. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim, ada beberapa implikasi yang perlu diperhatikan lebih lanjut, khususnya terkait sektor energi dan keberlanjutan lingkungan.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap perjanjian iklim global, pemerintah Korea Selatan telah memutuskan untuk mengurangi ketergantungan pada biomassa sebagai sumber energi terbarukan. Biomassa, yang selama ini digunakan untuk pembangkit listrik dan pemanas, memang merupakan salah satu sumber energi yang signifikan, namun pembakaran biomassa dalam beberapa tahun terakhir terbukti menghasilkan emisi yang lebih besar dari yang diperkirakan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk mengurangi penggunaan energi ini guna mencapai target pengurangan emisi karbon yang lebih ambisius.
Salah satu dampak langsung dari kebijakan ini adalah meningkatnya ketergantungan industri energi Korea Selatan terhadap sumber energi alternatif, seperti tenaga angin, matahari, dan energi hidroelektrik. Beberapa perusahaan energi yang sebelumnya mengandalkan biomassa kini dihadapkan pada tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tersebut. Meski pemerintah menawarkan insentif untuk transisi menuju energi terbarukan, beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran terkait dampak jangka pendeknya terhadap kestabilan pasokan dan harga energi domestik.
Di sisi lain, pengurangan penggunaan biomassa dipandang sebagai langkah positif untuk keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Sumber biomassa sering kali berasal dari bahan organik yang, jika tidak dikelola dengan bijaksana, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan degradasi tanah. Dengan mengurangi ketergantungan pada biomassa, Korea Selatan berharap dapat mengurangi tekanan terhadap ekosistem alam dan mempercepat peralihan ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi surya dan angin yang lebih bersih.
Namun, kebijakan ini juga mendapat kritik dari kelompok-kelompok yang khawatir tentang dampaknya terhadap sektor pertanian dan industri biomassa. Beberapa aktivis lingkungan menyarankan agar transisi energi dilakukan secara lebih hati-hati untuk menghindari gangguan sosial dan merugikan mereka yang bergantung pada industri biomassa sebagai sumber pendapatan. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan progresif dalam proses peralihan energi agar dampaknya dapat terkelola dengan baik.
Secara keseluruhan, kebijakan pengurangan biomassa yang diterapkan oleh Korea Selatan memberikan tantangan sekaligus peluang. Meskipun kebijakan ini dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon, penting bagi pemerintah untuk memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul selama proses perubahan. Pemantauan yang ketat terhadap implementasi kebijakan ini akan sangat diperlukan untuk memastikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
