Pada 10 Desember 2024, Ahmad al-Julani, pemimpin kelompok Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), menyatakan bahwa dalam waktu dekat, ia akan mengumumkan daftar mantan pejabat Suriah yang terlibat dalam kejahatan perang selama konflik yang berlangsung di negara tersebut. Al-Julani, yang dikenal sebagai tokoh utama dalam pemberontakan Suriah, mengklaim bahwa informasi yang ia miliki akan mengejutkan banyak pihak, mengungkapkan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang.

Pengumuman ini dilatarbelakangi oleh upaya HTS untuk memperkuat legitimasi dan pengaruhnya di kawasan yang dikuasai oleh kelompok oposisi di Suriah. Dengan menggembar-gemborkan keterlibatan mantan pejabat dalam kejahatan perang, al-Julani berharap untuk mendapatkan dukungan dari komunitas internasional dan masyarakat Suriah yang terdampak oleh konflik. Selain itu, ia juga berupaya untuk menunjukkan bahwa kelompoknya berkomitmen untuk memerangi ketidakadilan dan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mendukung rezim Bashar al-Assad.

Daftar yang akan diumumkan oleh al-Julani diperkirakan mencakup pejabat tinggi yang pernah menjabat dalam pemerintahan Suriah, militer, serta lembaga keamanan yang diduga terlibat dalam serangkaian kejahatan perang, termasuk serangan terhadap warga sipil, penyiksaan, dan penggunaan senjata kimia. Pengumuman ini dapat memperburuk citra rezim Assad di mata dunia internasional, yang telah lama dihujat karena pelanggaran berat terhadap hukum internasional selama bertahun-tahun konflik.

Pemerintah Suriah kemungkinan akan membantah tuduhan ini dan menuduh al-Julani dan HTS sebagai kelompok teroris yang ingin merusak stabilitas negara. Di sisi lain, sejumlah negara Barat yang mendukung oposisi Suriah mungkin akan menanggapi pengumuman ini dengan hati-hati, mengingat kompleksitas situasi geopolitik di kawasan tersebut. Namun, bagi banyak pengamat, pengumuman ini bisa menjadi titik balik penting dalam menambah tekanan terhadap rezim Assad dan memperburuk isolasi internasional yang sudah dirasakannya.

Jika daftar tersebut terbukti valid dan diterima oleh masyarakat internasional, ini dapat memicu investigasi lebih lanjut terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh pejabat Suriah. Hal ini berpotensi mempercepat proses akuntabilitas dan keadilan bagi korban konflik Suriah. Namun, di sisi lain, pengumuman ini juga berpotensi menambah ketegangan di lapangan, dengan risiko eskalasi kekerasan antara kelompok oposisi dan pemerintah yang terus berjuang untuk mendapatkan kekuasaan penuh atas negara tersebut.