Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan alasan utama di balik rencananya mencabut moratorium penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk menekan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara ilegal di negara tersebut. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 183 ribu PMI ilegal di Arab Saudi, yang keberadaannya tidak terdata dalam sistem resmi. Hal ini menjadi permasalahan besar karena para pekerja tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Salah satu persyaratan yang disepakati dengan Pemerintah Arab Saudi sebelum pencabutan moratorium adalah adanya integrasi data. Dengan sistem ini, data pekerja migran yang dikirim dari Indonesia akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Arab Saudi. Langkah ini juga bertujuan agar pekerja migran yang berangkat secara ilegal dapat didaftarkan dalam sistem Kementerian P2MI, sehingga lebih mudah diawasi dan diberikan perlindungan hukum.

Menteri Karding menekankan bahwa integrasi data merupakan kunci utama dalam pengawasan serta pelindungan pekerja migran. Ia menjelaskan bahwa pekerja migran yang terdata memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dalam menjalankan pekerjaannya. Jika mayoritas PMI telah tercatat dalam sistem, maka risiko permasalahan hukum dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pencabutan moratorium diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengurangi jumlah pekerja ilegal serta meningkatkan kesejahteraan para PMI di Arab Saudi.