Anggota DPR RI sekaligus artis, Rieke Diah Pitaloka, melontarkan kritik pedas terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru saja diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian ini mencakup beberapa ketentuan, salah satunya adalah izin poligami untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta. Kebijakan ini langsung menuai reaksi keras, terutama dari Rieke yang merasa kebijakan tersebut sangat tidak relevan di tengah upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam unggahan video di akun Instagram resminya pada Sabtu (18/1/2025), Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan rasa keheranannya terhadap kebijakan tersebut. “Di saat Pemerintah Pusat berjuang untuk memperbaiki birokrasi dan melaksanakan e-government, kenapa kita malah mengeluarkan Pergub yang izinkan ASN berpoligami? Kenapa tidak ada hal yang lebih penting yang harus diselesaikan?” ujar Rieke dengan nada geram.

Pergub yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi pada 6 Januari 2025 ini mencakup sejumlah hal terkait pernikahan dan perceraian, serta pendelegasian wewenang. Namun, salah satu poin yang mendapat perhatian khusus adalah pemberian izin poligami kepada ASN yang bekerja di Jakarta. Kebijakan ini terasa kontradiktif bagi Rieke, terutama di saat pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pemerintahan.

Tidak hanya mengkritik, Rieke juga memberikan rekomendasi tegas kepada Pramono Anung dan Rano Karno yang diharapkan segera dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. “Saya usulkan kepada Mas Pram dan Bang Dul agar segera merevisi Pergub ini dan mencabut kebijakan yang mengizinkan ASN berpoligami,” tambahnya.

Rieke Diah Pitaloka juga mempertanyakan prioritas kebijakan tersebut, mengingat banyak masalah lain yang lebih mendesak untuk diselesaikan, terutama terkait dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. “Kenapa mengurusi poligami ASN, sementara masih banyak masalah yang harus segera diatasi di Jakarta? Emang enggak ada urusan lain?” ungkapnya.

Ungkapan Rieke Diah Pitaloka ini langsung mendapat sambutan dari para netizen. Banyak yang merasa kebijakan ini tidak sesuai dengan kebutuhan Jakarta yang harus fokus pada pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warganya. Beberapa komentar mengkritik Pergub tersebut dengan nada yang cukup keras. Penyanyi Sari Koeswoyo pun mengungkapkan, “Bikin Pergub yang lebih relevan dengan perkembangan Jakarta dong, bukan urusan rumah tangga.”

Kritikan terhadap Pergub ini semakin meluas, dengan banyak orang yang berharap agar Pemprov DKI Jakarta segera mengkaji ulang kebijakan tersebut dan lebih mengutamakan masalah yang lebih krusial bagi perkembangan kota dan pelayanan publik.