Pada 10 Desember 2024, Ahmad al-Julani, pemimpin Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), mengungkapkan rencananya untuk segera mengumumkan daftar mantan pejabat Suriah yang terlibat dalam kejahatan perang selama berlangsungnya konflik di negara tersebut. Al-Julani, yang dikenal sebagai tokoh terkemuka dalam perjuangan oposisi Suriah, menegaskan bahwa informasi yang ia miliki akan mengejutkan banyak pihak, karena menunjukkan keterlibatan sejumlah pejabat senior dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang.

Langkah ini diambil oleh HTS dalam upaya untuk memperkuat posisi politik dan pengaruhnya di wilayah yang berada di bawah kontrol kelompok oposisi di Suriah. Dengan menyoroti keterlibatan pejabat-pejabat sebelumnya dalam pelanggaran kemanusiaan, al-Julani berharap dapat menarik simpati dari komunitas internasional dan masyarakat Suriah yang telah lama menderita akibat konflik. Selain itu, ia berusaha menunjukkan komitmennya untuk melawan ketidakadilan dan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang mendukung rezim Bashar al-Assad.

Daftar yang akan dirilis oleh al-Julani diperkirakan berisi nama-nama pejabat tinggi yang pernah menduduki posisi penting dalam pemerintahan Suriah, militer, serta lembaga keamanan, yang diduga terlibat dalam sejumlah kejahatan perang, termasuk serangan terhadap warga sipil, penyiksaan, dan penggunaan senjata kimia. Jika pengumuman ini dilakukan, itu bisa memperburuk citra rezim Assad di mata dunia internasional, yang sudah lama mendapat kecaman keras atas pelanggaran hukum internasional selama bertahun-tahun konflik.

Pemerintah Suriah kemungkinan besar akan membantah klaim ini dan melabeli al-Julani serta HTS sebagai kelompok teroris yang berusaha merusak stabilitas negara. Sementara itu, beberapa negara Barat yang mendukung oposisi Suriah kemungkinan akan merespons dengan hati-hati, mempertimbangkan kompleksitas politik kawasan tersebut. Bagi banyak pengamat, pengumuman ini bisa menjadi momen penting yang meningkatkan tekanan terhadap rezim Assad dan memperburuk isolasi internasional yang sudah dirasakannya.

Jika daftar tersebut terbukti sah dan diterima oleh komunitas internasional, hal itu dapat mendorong investigasi lebih lanjut terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh pejabat Suriah. Ini berpotensi mempercepat proses pencapaian keadilan bagi korban konflik Suriah. Namun, di sisi lain, pengumuman ini juga bisa memperburuk ketegangan di lapangan, berisiko memicu eskalasi kekerasan antara kelompok oposisi dan pemerintah yang terus berusaha merebut kendali penuh atas negara tersebut.